DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) di bidang perikanan budidaya dan terdaftar pada dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
Diidentifikasikan dan diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan, ditetapkan oleh Dinas Perikanan kab/kota;
Memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
Binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan tanda daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
Anggota atau pemurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh Perikanan;
Beranggotakan minimal 10 0rang;
Mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
Memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
Mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
Belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian/Lembaga lain;
Bersedia disertifkasi CBIB;
Bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/Penyuluh Perikanan; dan
Bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) mengajukan permohonan bantuan dengan menyerahkan proposal ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Proposal diterima di bagian Sekretariat untuk di agendakan
Proposal didisposisi oleh Kepala Dinas dan diserahkan ke bidang budidaya.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya untuk memverifikasi permohonan sesuai persyaratan dan juknis yang berlaku.
Dilakukan identifikasi terhydap Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL).
Mengusulkan calon penerima bantuan sarana dan prasarana Budidaya Ikan yang memenuhi syarat CPCL ke Kepala Dinas
Kepala Dinas menetapkan Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL) bantuan
Membuat draft SK Bupati tentang penetapan lokasi dan penerima bantuan
Kepala Dinas mengoreksi, menyetujui dan memaraf draf SK Bupati apabila sudah sesuai, kemudian diserahkan ke Kepala Bidang.
Menyerahkan draft SK Bupati tentang penetapan lokasi dan penerima bantuan ke Bagian Hukum untuk dilakukan koreksi.
Apabila ada perbaikan draf SK Bupati, disesuaikan dengan hasil koreksi dan hasil perbaikan diparaf oleh kepala dinas
Perbaikan SK Bupati diserahkan kembali ke Bagian Hukum untuk disahkan oleh Bupati
Melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa
Menyiapkan Penyerahan Bantuan
Menyerahkan bantuan ke Pokdakan penerima bantuan.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Dari proses verifikasi proposal yang masuk, identifikasi CPCL dan penetapan CPCL, pembuatan SK CPCL, proses pengadaan barang dan jasa sampai penyerahan bantua diperlukan waktu selama kurang lebih 3 bulan (tidak termasuk proses perencanaan).

4. Biaya/Tarif

5. Produk Pelayanan