Senin, 21 Februari 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan rapat sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Rangka Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebagai salah satu SKPD yang ditunjuk untuk memperoleh WBK dan WBBM bersama 13 SKPD lainnya DKPP menjadi yang pertama menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Ir.H. Zulkipli Yadinoor,M.Sc yang juga Ketua Tim Zona Integritas (ZI) bersama dengan anggota tim antara lain Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Kabag Organisasi, Irban V beserta anggota tim lainnya. Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa kondisi Indonesia terutama dalam urusan pelayanan terhadap masyarakat masih jauh tertinggal dengan negara maju, dimana negara hadir yang dirasakan oleh warganya sampai kepelosok bahkan pada saat diluar negaranya dalam memberikan pelayanan, upaya tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah Republik Indonesia bagaimana pelayanan tersebut betul-betul dirasakan bagi masyarakat Indonesia. Untuk menciptakan kondisi tersebut reformasi birokrasi menjadi keharusan dengan dimulai menciptakan birokrasi yang bebas korupsi disemua lini mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah baik kabupaten/kota. Beliau mengingatkan bahwa komitmen adalah kunci dari pembangunan zona integritas ini mulai dari pucuk pimpinan hingga kelevel pekerja yang terbawah, bagaimana semua berkinerja untuk mencapai target indikator dinas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dr.Ir. Rahmanuddin,MS menyampaikan bahwa sebagai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditunjuk untuk pembangunan Zona Integritas telah memulai dengan mengambil langkah-langkah yaitu memetakan potensi yang dapat menimbulkan penyelahan kewenangan maupun korupsi, yang kemudian direncanakan upaya pencegahannya hingga rencana aksinya yang selengkapnya dipaparkan oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ir.Hj. Noor Ria Khairatie.

Acara dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang sebagian besar adalah saran dan masukan tim Zona Integritas yang terangkum sebagai berikut :

  1. Kegiatan ini harua terus dikawal dan didampingi untuk pencapaian target WBK dan WBBM.
  2. Titik kritis pada pelayanan menjadi poin penting yang harus diperhatikan.
  3. Penekanan pada pembangunan integritas SDM DKPP
  4. Perlu aplikasi yang aplikatif untuk memudahkan dalam pelayanan dan menekan potensi penyalahan kewenangan
  5. Semua kegiatan sebagai upaya pendukung kegiatan ZI benar ada dalam dokumen perencanaan penganggaran.
  6. Evaluasi rutin perlu dilakukan dan terjadwal.

Acara ini dihadiri oleh seluruh karyawan dan karyawati DKPP yang sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas.